Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah memperkuat tata kelola birokrasi melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko Indeks (MRI).
Pelatihan yang berlangsung selama delapan hari ini diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, M. Iksan Pangalima, mewakili Bupati Boltim, pada Senin, 1 Desember 2025, di Hotel Aston Manado.
Dalam acara pembukaan, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun tata kelola yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyampaikan bahwa SPIP Terintegrasi dan MRI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang membantu pemerintah daerah menata proses pengambilan keputusan, memastikan konsistensi kebijakan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas yang bersifat menyeluruh harus diterapkan untuk mendorong kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kehadiran Ketua Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menambah bobot penting pada kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Heru menekankan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi dan MRI akan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, mulai dari kemampuan mengidentifikasi potensi risiko, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, hingga memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efisien.
Ia menjelaskan bahwa sistem pengendalian yang kuat bukan hanya melindungi institusi publik dari kesalahan prosedural, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Bimtek ini diprioritaskan untuk membangun pemahaman teknis para peserta mengenai konsep, struktur, dan mekanisme kerja SPIP serta metode penilaian risiko melalui MRI.
Fasilitator dari BPKP memandu peserta dalam mengkaji alur kerja pengendalian internal, menyusun peta risiko, dan mengidentifikasi langkah mitigasi yang relevan dengan kondisi masing-masing OPD.
Dengan pendekatan praktis dan studi kasus, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung di instansi masing-masing.
Pemerintah daerah menilai bahwa penguatan SPIP Terintegrasi dan MRI merupakan investasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih terstruktur, pemerintah mampu memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan secara lebih terukur.
Hal ini, menurut pihak penyelenggara, akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja pada seluruh level OPD.
Kegiatan Bimtek turut dihadiri Inspektur Daerah, sejumlah pimpinan OPD, serta asesor dari berbagai instansi terkait.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan internal secara menyeluruh.
Dengan selesainya rangkaian pelatihan, pemerintah daerah berharap seluruh peserta mampu menerapkan SPIP Terintegrasi dan MRI secara konsisten, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada tata kelola yang berkelanjutan.
