Bupati Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang digelar pada Kamis (30/4/2026) malam.
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Boltim dan dihadiri jajaran pejabat penting daerah, termasuk Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas berbagai rekomendasi yang diberikan DPRD.
Ia menilai, catatan strategis tersebut menjadi bentuk kontrol sekaligus dukungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rekomendasi DPRD memuat saran, masukan, hingga koreksi yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan,” ujar Oskar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim tidak akan menganggap rekomendasi tersebut sebagai formalitas semata.
Sebaliknya, seluruh poin yang disampaikan akan dijadikan landasan dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Oskar, sepanjang tahun anggaran 2025, berbagai capaian pembangunan telah berhasil diraih.
Sejumlah program strategis dinilai mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pelayanan publik, infrastruktur, hingga sektor ekonomi daerah.
Tak hanya itu, Boltim juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di berbagai sektor.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah berjalan pada jalur yang tepat.
Namun demikian, Oskar tidak menampik masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Ia mengakui bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi global turut memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dengan kebijakan yang ada,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi strategis.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas fiskal tanpa membebani masyarakat.
Beberapa strategi yang disoroti antara lain intensifikasi pajak dan retribusi, perluasan sumber pendapatan baru, serta peningkatan sistem pengawasan dan manajemen keuangan daerah.
“Kita harus mencari keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan perlindungan terhadap masyarakat. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban,” tegasnya.
Oskar juga mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD dan OPD, untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Boltim untuk melakukan refleksi sekaligus menyusun langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tahun anggaran berikutnya.
