Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan mulai menunjukkan titik terang.
Melalui pertemuan resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Boltim, M. Iksan Pangalima, yang mewakili Bupati Oskar Manoppo, melakukan pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sekaligus Ketua Satgas KNMP, Ridwan Mulyana, pada Rabu (29/4/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan atas proposal yang sebelumnya diajukan Pemkab Boltim.
Dalam pertemuan tersebut, pihak KKP menyatakan kesiapan untuk mengakomodasi usulan pembangunan KNMP di wilayah Boltim pada tahun 2026.
Namun, realisasi program ini tidak serta-merta berjalan tanpa syarat.
Pemerintah daerah diminta untuk segera melengkapi sejumlah kriteria kesiapan atau readiness criteria sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan.
Selain aspek administratif, komitmen konkret dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Salah satu poin krusial adalah kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Tanpa kejelasan lahan, proses pengajuan berpotensi tertunda.
Dari total enam desa yang diusulkan, rencananya akan ditetapkan dua desa sebagai KNMP tipe HUB, sementara empat desa lainnya akan berfungsi sebagai kawasan penyangga.
Konsep ini diharapkan mampu menciptakan pusat aktivitas ekonomi nelayan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat ekosistem pendukung di wilayah sekitarnya.
Adapun enam desa yang masuk dalam daftar usulan meliputi Desa Buyat Tengah, Motongkad Selatan, Jiko, Iyok, Loyow, dan Matabulu Timur. Saat ini, proses penetapan desa yang akan menjadi HUB maupun penyangga masih dalam tahap verifikasi oleh pihak KKP.
Program KNMP dinilai sebagai peluang strategis bagi Boltim, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi banyak daerah.
Kehadiran kampung nelayan berbasis pengembangan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah melalui sektor perikanan.
Selain itu, program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Boltim turut didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Harris P. Sumanta, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Yanto Modeong.
Kehadiran jajaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal realisasi program strategis tersebut.
Ke depan, keberhasilan usulan KNMP di Boltim akan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Jika seluruh tahapan dapat dipenuhi sesuai ketentuan, bukan tidak mungkin Boltim akan menjadi salah satu contoh sukses pengembangan kampung nelayan modern di Indonesia.
