Dalam langkah kongkrit memperkuat sinergi pengelolaan sumber daya alam, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo pagi ini menerima kunjungan penting dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Maindoka.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati pada Jumat, 10 Oktober 2025, dengan agenda utama membahas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor mineral dan batubara (minerba), termasuk usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Boltim.
Sejak awal pertemuan, suasana penuh antusiasme tampak jelas di antara jajaran pemerintahan daerah.
Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas kunjungan franko dari provinsi, sekaligus mempertegas tekad Pemkab Boltim untuk memperkuat regulasi minerba yang legal, tertata, dan berkelanjutan.
“Kami ingin agar pengelolaan potensi minerba di Boltim tak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan menjunjung tinggi regulasi nasional,” ujarnya.
Salah satu poin inti yang dibahas ialah usulan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di sejumlah kecamatan Boltim.
Bupati Oskar menyebut bahwa pihaknya sudah menginventarisasi potensi potensi rakyat yang tersebar, dan berharap agar program WPR mendapat dukungan teknis dan regulasi dari provinsi.
Menurutnya, WPR bisa menjadi mekanisme penting agar aktivitas pertambangan mikro yang selama ini informal bisa dilegitimasi, terpantau, dan diawasi bersama.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Fransiscus Maindoka, menyatakan bahwa Provinsi siap memfasilitasi dialog regulasi dan dukungan teknis untuk pelaksanaan WPR, selama disertai kajian lingkungan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan tambang rakyat tetap harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Minerba dan regulasi turunannya agar tak menimbulkan konflik atau kerusakan ekosistem.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Boltim, Hasirwan Nursyamsir, yang bertindak sebagai koordinator utama usulan dan pemetaan lapangan.
Hasirwan memaparkan data awal lokasi calon WPR, potensi produksi, serta tantangan pendampingan teknis yang diperlukan di lapangan. Usulan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti segera, sehingga Boltim bisa menjadi pilot project WPR di Sulawesi Utara.
Dalam dialog tersebut, dibahas pula aspek perizinan, pengawasan teknis, upaya rehabilitasi tambang bekas, serta skema pembagian manfaat antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Bupati Oskar Manoppo menggarisbawahi bahwa suatu kebijakan pertambangan tak cukup jika hanya tertulis di regulasi yang terpenting adalah implementasi di lapangan, pengawasan yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai mitra utama.
Menjelang akhir pertemuan, kedua pihak sepakat membentuk tim koordinasi provinsi kabupaten, yang akan menyusun draf aturan teknis WPR, jadwal sosialisasi ke desa-desa, dan mekanisme pendampingan teknis.
Bupati Oskar Manoppo menyebut bahwa kolaborasi semacam ini menjadi fondasi agar Boltim tidak hanya menjadi wilayah penghasil sumber daya, tetapi juga contoh pengelolaan minerba yang adil, tertib, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen tinggi dan semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan, publik di Boltim menantikan langkah nyata yang mampu memadukan manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan kekayaan minerba daerah mereka sendiri.
